Yogyakarta, Kamis sampai dengan Minggu, Tanggal 09 s.d 12 Desember 2021 dilaksanakan Kunjungan Kerja  Biro Organisasi dan Perencanaan beserta jajaran ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi. Biro organisasi dan Perencanaan beserta jajaran mengadakan knowledge sharing terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rapat pertama dilaksanakan di Sekretariat DPRD  Provinsi D.I.Y. yang dihadiri Sekretaris Dewan beserta jajarannya, dalam diskusi tersebut, dipaparkan bahwa dalam memperbaiki akuntabilitas kinerja pemerintahannya, bukan saja mewujudkan output dalam penggunaan anggarannya, tetapi penggunaan anggaran itu juga telah mewujudkan outcome, yakni kinerja yang semakin meningkat dan termanfaatkan. Provinsi D.I.Y merupakan provinsi pertama yang hasil penilaian dari Kemen-PAN RB terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja ( SAKIP ) mendapatkan nilai AA/Sangat baik selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tahun 2018 dan nilai A untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan merupakan nilai tertinggi untuk kategori RB tingkat nasional.

Rapat kedua dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA ) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima oleh Plh. Kepala BAPPEDA beserta jajaran. Dalam diskusi diperlihatkan video melalui youtube terkait kinerja Pemprov D.I.Y, Website/aplikasi yang dikembangkan, dibahas juga terkait Renstra dengan menggunakan Balance Score Code (BSC).

Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Pemprov D.I.Y dilakukan dengan membuat cascading sebagai penjabaran kinerjanya dan  terdokumentasi ke dalam sistem pengendalian (sengguh.jogjaprov.go.id).

Provinsi D.I.Yogyakarta menerapkan aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh publik, aplikasi dimaksud antara lain untuk perencanaan (jogyaplan.com), aplikasi pengelolaan anggaran (SIKPD), aplikasi monitoring dan evaluasi (monevapbd.jogjaprov.go.id), dengan menu e-SAKIP, monev program kegiatan APBD, e-ROPK dan e-Raport, sehingga menjamin transparansi, akuntabilitas, serta mempermudah monitoring selanjutnya.