Jakarta, 28 September 2022

Ketua Koordinator Area Perubahan 6 Penguatan Akuntabilitas Rahmad Budiaji menyatakan Perjanjian Kinera (PK) merupakan produk Perencanaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB). 

“PK merupakan produk PKORB, dan diharapkan kedepan PKORB dan MKI ASN dapat bersinergi terkait aplikasi manajemen kinerja, sehingga apabila ada masalah atau hal yang dibutuhkan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien,” kata Aji demikian sapaan akrabnya saat memimpin Rapat Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun 2022 di Ruang Rapat Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, Rabu, (28/09/2022). 

Ia menyampaikan bahwa masih perlu dipikirkan terkait penilaian PK. Apakah akan dilakukan perubahan atau tidak, karena ada beberapa yang memiliki nilai berbeda dalam satu level eselon, contohnya adalah Deputi Administrasi yang memiliki nilai target yang berbeda. Aji juga menyatakan  perlu diperhatikan terkait kesamaan fungsi sistem PPKP dengan aplikasi e-kinerja BKN yang harus dikonfirmasi bersama dengan MKI ASN. 

Rapat yang dimulai pada pukul 09.00 WIB tersebut selain membahas progress report area perubahan 6 Penguatan Akuntabilias juga membahas  hasil rekomendasi KemenPAN-RB. “Ada 5 rekomendasi KemenPAN-RB terkait area perubaan 6 penguatan akuntabilitas dari 14 rekomendasi terkait SAKIP. Poin-poin tersebut sudah hamper semua dilakukan sesuai dengan hasil laporan SAKIP,” ungkap Aji.

Poin-poin tersebut antara lain  sebagai berikut : reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), rencana aksi kinerja dan monev capaian kinerja, laporan kinerja, dan integrasi aplikasi.

Terkait reviu, jelas Aji, telah diupayakan untuk bersama-sama dengan pihak KemenPAN RB menyusun IKU agar sesuai dengan IKU ideal yang dapat menggambarkan kinerja unit secara menyeluruh.

Aji melanjutkan,  terkait Rencana Aksi Kinerja sudah di-upload ke esr.menpan.go.id. Namun yang belum ditemukan adalah bagaimana sistem dalam menyusun rencana kegiatan monev Rencana Aksi PK secara periodik, agar dapat dipantau tiap bulan. “Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah yang baik untuk mereviu kembali target PK, serta dapat melihat progres walaupun masih dalam level yang sama, tetap tercatat progres peningkatan nilai dari progres kegiatan.” jelasnya.
 
Sementara itu terkait rapat evaluasi penggunaan aplikasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, sambung Aji, sudah dapat dilaksanakan. Namun  dibutuhkan konfirmasi lebih lanjut dengan MKI ASN. Ia mengharapkan saat rapat evaluasi dapat diketahui instrumen apa saja yang digunakan dalam masing-masing aplikasi, sehingga dapat disusun sistem Monev dari aplikasi tersebut.